STRATEGI.CO.ID, Aceh Utara – PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Aceh tetap memfokus diri bagi
pengembangan perusahaan kedepan untuk lebih berkembang. Perusahaan yang memproduksi pupuk urea itu akan terus berkomitmen sesuai visi yang telah dicanangkan yaitu menjadi perusahaan pupuk dan petrokimia yang kompetitif.
“Langkah langkah kearah ini misalnya, dengan membangun pabrik NPK menjadi salah satu produk diversifikasi diharapkan akan berproduksi pada Desember 2021. Selain itu PIM akan melakukan komersilisasi terhadap aset eks PT Asean Aceh Fertizer (AAF). Diantaranya dengan penyewaaan lahan pabrik kepada investor dan kerjasama operasi melalui pemanfaatan pabrik H2O2 serta pelabuhan sekarang sudah mulai dikerjakan,” demikian disampaikan Direktur Utama (Dirut) PT PIM Husni Achmad Zaki dalam kegiatan konpers di aula rapat keupula, Kantor Pusat PT PIM di Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara Aceh Utara, Kamis (2/7/20) sore
Dijelaskan juga terhadap pasokan gas sebagai bahan baku produksi pupuk urea aman hingga 13 tahun kedepan atau tahun 2033. PT PIM mendapat pasokan gas dari Pertamina melalui PT Pertagas Niaga yang mengelola blok A Medco.
“Terhitung mulai 1 Juni 2020, PIM mendapatkan suplai gas dari PT Pertagas Niaga dengan harga sesuai Kepmen ESDM sebesar USD 6,61 per mmbtu dan jumlah volume sebesar 54 bbtud atau cukup untuk mengoperasikan satu pabrik urea milik PT PIM”, papar Husni
Dijelaskan juga dengan ditandatangani kontrak kerjasama, PT PIM optimis proses produksi tidak akan tersendat sendat lagi seperti yang dialami selama ini. Selama ini untuk mengoperasikan pabrik urea, PT PIM bergantung oleh suplai gas bumi dari PHE NSB NSO. Pasokan dari ladang gas eks Exxon yang saat ini dikelola PHE, tidak mencukupi kebutuhan produksi pabrik urea.
Secara umum, Achmad Zaki mengatakan, produksi pupuk urea terutama untuk memenuhi permintaan urea bersubsidi dijamin aman untuk 13 tahun mendatang. Meskipun pada saat ini PIM juga telah memenuhi kebutuhan urea subsidi untuk 5 propinsi pemasaran yakni Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri dan Jambi.
Dalam catatan, hingga bulan Juni 2020 PIM telah memproduksi 183.633 ton urea dari target 300.000 ton pada tahun ini atau realisasi sudah mencapai 61,05 persen. Hanya saja, Achmad Zaki mengkhawatirkan dari segi bisnis PT PIM akan terganggu apabila pemerintah mengalihkan pola subsidi di bidang pertanian. Santer diwacanakan, pemerintah akan mengalihkan pola subsidi dari pupuk ke sektor lain.
“Apabila wacana itu jadi, sebagai produsen pupuk urea bersubsidi, kinerja bisnis PT PIM pasti terganggu meskipun dari segi pasokan gas kita aman hingga 13 tahun ke depan. Disini juga menjadi tantangan bagi
kita agar kompetitif,” jelasnya.
Cuma ketika dikonfirmasi awak media terkait kelangkaan pupuk urea bersubsidi di level petani yang tejadi hampir setiap tahun, PT PIM menyebut disebabkan kuota yang diberikan pemerintah juga kecil. Khusus untuk Propinsi Aceh, kebutuhan pupuk urea per tahun berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebanyak 229.000 ton.
“Alokasi urea subsidi dari pemerintah untuk Aceh saat ini dikisaran 56.000 ton atau hanya 24 persen dari kebutuhan berdasarkan RDKK 229.000 ton. Dengan demikian sudah pasti urea subsidi tidak mencukupi untuk kebutuhan seluruh petani di Aceh” sebutnya.
Kaitan dengan Kelangkaan pupuk urea bersusidi yang rutin terjadi setiap tahun dihampir semua wilayah di Aceh, dari hasil pantauan Media ini menimbulkan banyak tanda tanya. Pasalnya stock pupuk melimpah diberbagai gudang produsen. Ada apa hingga banyak petani menjerit ketiadaan pupuk. di kios kios pengencer.
Memang, persoalan pupuk bersubsidi ibarat benang kusut yang sulit diurai. Berdasarkan data yang terhimpun baik di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Aceh maupun produsen PIM yang telah menyalurkan pupuk terkadang lebih dari kuota. Terlihat antara kebutuhan dengan jumlah realisasi pupuk sepertinya sudah lebih dari
cukup, namun faktanya banyak wilayah di Aceh mengalami krisis pupuk.
Kalangan kelompok petani dari beberapa daerah yang ditemui engatakan, mareka mempercayai Aparat kepolisian maupun kejaksaan yang ditunjuk pemerintah sebagai pengawas pasti mempunyai teknik-teknik canggih
untuk menyasar terhadap kelangkaan tersebut. “Dalam masalah ini kata mereka, PT PIM patut diberi acungan jempol, PT PIM tidak segan dan pandang bulu dalam menindak distributor nakal. Terdapat sejumlah
distributor nakal wilayah Aceh yang sudah dipecat”, katanya.
“Menurut mareka memang memecah sengkarut pupuk bersubsidi membutuhkan kecerdasan dan kecepatan. Sementara bagi kami petani, lebih baik terlambat makan daripada terlambat memupuk tanaman. Terlambat memupuk tanaman sehari bisa berakibat hasil panen menurun,” sebutnya.
Namun dalam kenyataannya sengkarut pupuk bersusidi terus berulang setiap tahun terutama disaat musin tanam. Padahal, perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi yang dikenal dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) sudah sangat rapi tersusun.
Terasa aneh lanjutnya, karena pupuk bersubsidi adalah barang yang pendistribusinya tertutup. Artinya, pupuk bersubsidi tidak diperjualbelikan secara bebas. Produsen dan distributor PT PIM misalnya, hanya menyalurkan pupuk sesuai RDKK yang ada. Apalagi ruang gerak distributor pupuk bersubsidi tidak sebebas dulu lagi. Setiap distributor hanya menangani wilayah yang ditunjuk.
Ruang gerak penyelewengan pupuk bersubsidi pun sudah demikian dipersempit dengan mengubah warna pupuk dari putih menjadi pink. Jadi, sejak dari hulu sampai hilir, alur distribusi pupuk bersubsidi sudah dibuat demikian ketat agar mempersempit ruang gerak penyelewengan yang membuat pupuk langka.
“Namun, mengapa kami petani masih terus menjerit pupuk langka?”, tanyanya.
Dalam hubungan ini sebagai wujud pengawasan, Dirut PIM menegaskan pihaknya siap menerima laporan masyarakat apabila ada praktek nakal dalam rantai distribusi baik di tingkat distributor maupun kios pupuk.
Selain terkait produksi pupuk urea, dalam acara temu awak media, Direksi PIM juga memaparkan sejumlah capaian kinerja bisnis dan sosial perusahaan hingga pertengahan tahun ini.
Dijelaskan, progres pembangunan pabrik NPK hingga Juni 2020 sudah mencapai 34 persen dan direncanakan selesai pada Desember 2021. Ditargetkan pupuk NPK dapat diproduksi mulai Juli hingga Desember 2021.
Sementara Usni Syafrizal, Direktur Umum dan SDM dalam penjelasanya kaitan dengan penerimaan tenaga untuk kebutuhan operator pabrik NPK, PIM saat ini sedang melakukan rekruitmen bekerjasama dengan Universitas Malikussaleh. PT PIM membuka lowongan kerja operator sebanyak 50 orang lulusan SMA sederajat. Sementara tenaga skill, PT PIM masih memiliki SDM di bidang tersebut.
Usni Syafrizal menyampaikan proses rekruitmen saat ini sudah menyelesaikan tahap kedua yakni tes psikologi. Ada 2.872 pelamar dari 50 orang kebutuhan.
“Dan saat ini sudah masuk tahap tes psikologi, berikutnya wawancara, lalu tes kesehatan termasuk uji bebas narkoba. Namun karena pandemi Covid, kita menghentikan sementara proses rekruitmen”, jelasnya.
Ikut mendampingi Dirut dalam temu pers kali ini, Direktur Keuangan dan Komersil, Rochan Hadi, Direktur Produksi, technik dan pengembangan Pranowo Tri Nusantoro serta Sekper, Yuanda Wattimena, Menager Humas, Nasrun dan Menager Pemasaran, M. Yusra.
(ucr).
