Strategi News — Satu perintah tegas keluar dari Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin (4/5): percepat semua program yang langsung menyentuh kehidupan warga. Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan instruksi itu kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
Rapat itu sekaligus menjadi forum evaluasi kinerja triwulan I 2026. Luthfi membuka rapat dengan menyoroti dua tekanan besar yang mengepung jalannya pemerintahan tahun ini: kebijakan efisiensi anggaran dan dampak ketidakpastian ekonomi global.
“Banyak yang kita lakukan evaluasi, terutama dalam rangka memandang situasi sekarang, yaitu efisiensi dan dampak global dari dunia internasional. Program-program kita kejar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tegas Luthfi.
Baca Juga:
Jalan Provinsi Masuk Daftar Prioritas Akselerasi
Pemantapan jalan menjadi salah satu program yang paling mendesak untuk dipercepat. Luthfi langsung menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk bergerak cepat memetakan ruas-ruas yang butuh perbaikan.
“Kita kalkulasi daerah-daerah mana yang perlu kita mantapkan kembali. Kalau perlu nanti kita tambah anggaran dalam APBD perubahan, untuk kondisi jalan kita,” ujar Luthfi.
Pernyataan itu membuka peluang penambahan pos anggaran infrastruktur jalan lewat mekanisme APBD Perubahan, yang lazimnya dibahas pada pertengahan tahun anggaran berjalan.
Kolaborasi Lintas OPD dan Transparansi Kinerja Diminta Meningkat
Luthfi juga mendorong penguatan kolaborasi antar-OPD dan lintas sektor. Tidak berhenti di situ, ia meminta setiap OPD, BUMD, dan BLUD secara aktif mengomunikasikan hasil kerja mereka kepada publik.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno memperkuat arahan gubernur dengan meminta seluruh OPD kreatif merancang program di tengah tekanan geopolitik dan efisiensi yang sedang berlangsung. Sumarno juga mendorong peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah sebagai bantalan fiskal Jawa Tengah.
Tekanan efisiensi yang dimaksud merujuk pada situasi di mana banyak pemerintah daerah harus memangkas belanja non-prioritas menyusul kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat sejak awal 2025. Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi dengan APBD terbesar di Pulau Jawa, menghadapi tantangan menjaga belanja sosial dan infrastruktur tetap berjalan di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.
Evaluasi triwulan I ini menjadi penanda awal seberapa jauh realisasi program bisa dikejar sebelum pembahasan APBD Perubahan 2026 dibuka. Publik di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah kini menunggu realisasi di lapangan, khususnya perbaikan jalan dan program kemasyarakatan yang selama ini kerap terhambat lambatnya penyerapan anggaran di awal tahun.
Editor: Pablo Gerald
