Strategi News — Senin (27/4/2026), di ruang rapat kantornya di Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi duduk bersama para direksi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik provinsi. Bukan sekadar rapat rutin. Ia datang dengan pesan tegas: berbenah atau siap diganti.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hari itu melibatkan tiga perusahaan daerah sekaligus, yakni PT Jateng Agro Berdikari (JTAB), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP). Luthfi memimpin langsung ketiga sesi tersebut.
Kepada para direksi, Luthfi tidak berbasa-basi. Ia menyebut keterbatasan fiskal pemerintah provinsi sebagai alasan mengapa BUMD harus tampil lebih dari sekadar bertahan hidup.
Baca Juga:
“Saat ada keterbatasan fiskal dari pemerintah provinsi dalam membangun daerah, maka yang diandalkan adalah terobosan kreatif untuk mengembangkan BUMD,” kata Luthfi.
Gandeng Kadin hingga Gekrafs demi Dongkrak PAD
Gubernur meminta setiap BUMD proaktif menggandeng mitra dari kalangan swasta dan asosiasi bisnis. Ia menyebut beberapa nama organisasi secara spesifik: Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Tengah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Tengah, hingga Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs).
Tujuannya satu: mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana yang masuk dari BUMD, menurut Luthfi, akan langsung diputar untuk membiayai pembangunan di daerah. Karena itu, ia tidak memberi ruang bagi pengelolaan yang jalan di tempat.
“Tidak peduli komisaris atau direktur utama, selama tidak efektif akan kami evaluasi,” tandasnya.
JTAB Dinilai Jadi Contoh: Jaga Inflasi lewat Pasar Murah
Di tengah kritik, Luthfi juga memberikan apresiasi. PT JTAB disebut sebagai contoh BUMD yang bergerak nyata di lapangan. Perusahaan ini secara aktif ikut menjaga inflasi melalui gerakan pangan murah, operasi pasar, dan pengelolaan kios-kios JTAB yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah.
Langkah JTAB itu relevan di tengah tekanan harga pangan yang masih menjadi persoalan di berbagai wilayah. Operasi pasar dan kios pangan murah menjadi salah satu instrumen yang kerap digunakan pemerintah daerah untuk meredam lonjakan harga di tingkat konsumen.
Luthfi mendorong BUMD lain mengikuti pola serupa, menyesuaikan dengan bidang usaha masing-masing. Ia ingin setiap perusahaan daerah punya daya guna yang terasa langsung oleh masyarakat, sekaligus menghasilkan pemasukan bagi kas daerah.
Kini pertanyaannya ada di tangan para direksi BUMD Jawa Tengah: apakah mereka bisa membuktikan kreativitas bisnis sebelum evaluasi gubernur benar-benar datang.
Editor: Pablo Gerald
