Strategi News — Rabu (29/4/2026), para pelaku sektor pertanian dan keuangan berkumpul di Parle, Senayan, Jakarta, membahas persoalan yang sudah lama mengganjal: petani Indonesia butuh modal, tapi pintu pembiayaan masih sempit.
Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti, mengakui secara terbuka bahwa akses kredit di sektor pertanian masih tersandung banyak hambatan. Risiko usaha tani tergolong tinggi karena sangat bergantung pada faktor alam. Skala usahanya cenderung kecil. Dan agunan yang dimiliki petani hampir selalu terbatas, sehingga perbankan konvensional kerap ragu menyalurkan kredit.
Pernyataan itu disampaikan Widiastuti dalam forum Coffee Morning bertema Securing Indonesia’s Food Sovereignty through Value Chain and Financing Amid Global Disruption.
Baca Juga:
Pembiayaan Tak Bisa Berdiri Sendiri
Widiastuti mendorong perubahan cara pandang terhadap pembiayaan pertanian. Kredit untuk petani, menurutnya, tidak boleh lagi dilihat sebagai instrumen yang berdiri sendiri, terpisah dari ekosistem yang lebih besar.
“Jadi, dengan kita bisa mungkin mengubah pendekatan yang pembiayaan tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang independen atau berdiri sendiri, tapi juga mendorong pembiayaan yang berbasis rantai nilai di mana petani, off-taker, lembaga keuangan, dan pemerintah bersatu dan terhubung dalam satu ekosistem,” kata Widiastuti.
Off-taker dalam konteks ini merujuk pada pihak pembeli atau agregator yang sudah memiliki kontrak untuk menyerap hasil panen petani, sehingga risiko kredit bisa dikalkulasi lebih terukur oleh lembaga keuangan.
Peran Bank DBS Indonesia dalam Skema Ekosistem
Kemenko Pangan secara khusus menyebut peran Bank DBS Indonesia. Widiastuti berharap bank tersebut menjadi enabler pembiayaan berbasis ekosistem, mendorong skema rantai nilai dalam pembiayaan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses kredit pertanian.
Pemerintah juga mendorong skema pembiayaan berbasis risiko yang lebih adaptif. Skema itu diharapkan bisa didistribusikan secara proporsional melalui instrumen kebijakan dan mekanisme keuangan yang sudah ada.
“Salah satu bentuknya mungkin selain real ada branded finance dan lainnya atau penguatan penjaminan pemerintah juga menjadi satu instrumen pemerintah yang bisa menjadi satu perhatian itu bisa dilakukan,” ujar Widiastuti.
Kelembagaan dan Koordinasi Jadi Kunci
Widiastuti juga menekankan pentingnya penataan kelembagaan dan penguatan fungsi koordinasi berbasis rantai nilai dan standardisasi. Tanpa koordinasi yang kuat antar lembaga, ekosistem pangan nasional dinilai tidak akan cukup tangguh menghadapi gejolak global.
Tujuan akhirnya satu: sektor pertanian mendapat kepercayaan tinggi dari lembaga keuangan, sehingga aliran modal ke petani benar-benar terbuka.
“Kita percaya bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sektor [pertanian] adalah kunci,” kata Widiastuti.
Kedaulatan pangan menjadi latar besar dari seluruh diskusi ini. Pemerintah, menurut Widiastuti, berkomitmen terus menempuh pendekatan yang terintegrasi, inovatif, dan kolaboratif melalui penguatan rantai nilai dan pembiayaan inklusif, terutama di tengah tekanan disrupsi global yang makin nyata dirasakan sektor pangan.
Editor: Nunung Septiana
