Strategi News — Jakarta, Selasa (sesuai laporan Antara) — Pemerintah Indonesia kini menempatkan transisi energi bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan bagian langsung dari mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan ini disampaikan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Farah Heliantina, di Jakarta, Selasa.
“Pergeseran paradigma yang sedang pemerintah dorong saat ini bahwa transisi energi itu bukan hanya sebagai agenda saja, tapi juga bagian dari integral dari strategi ekonomi nasional,” kata Farah.
Bagi jutaan warga yang selama ini merasakan lonjakan tagihan listrik dan fluktuasi harga bahan bakar, pernyataan ini membawa implikasi konkret. Pemerintah menyiapkan anggaran fiskal sebesar Rp402,4 triliun pada 2026 khusus untuk ketahanan energi nasional.
Baca Juga:
Target 100 GW PLTS dalam Tiga Tahun
Farah menyoroti target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW (gigawatt) dalam waktu relatif singkat. PLTS adalah fasilitas pembangkit listrik yang mengubah cahaya matahari langsung menjadi energi listrik. Target ini disebut sebagai pijakan menuju 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.
“Pemerintah juga telah membuka pintu bagi industri untuk berpartisipasi dalam pengembangan 100 GW peak energi terbarukan dalam tiga tahun ke depan,” ujar Farah.
Skala target itu tergolong ambisius. Untuk konteks perbandingan, kapasitas PLTS yang dipasang secara nasional selama ini jauh di bawah angka tersebut, sehingga pengejaran target ini membutuhkan akselerasi investasi dan industri yang sangat besar dalam waktu singkat.
Geopolitik Global Jadi Pemicu Percepatan
Ketegangan geopolitik global, khususnya konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat serta Israel, turut mendorong urgensi kebijakan ini. Gejolak harga energi akibat konflik tersebut mempertegas risiko ketergantungan Indonesia pada satu sumber energi.
“Ketahanan energi Indonesia itu tidak bisa lagi hanya bergantung pada satu sumber energi, tapi harus berjalan bersamaan antara energi fosil dan renewable energy. Transisi menuju energi bersih harus sekaligus juga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru,” tegas Farah.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang besar. “Indonesia tentunya dengan kondisi seperti ini bisa memiliki momentum terhadap industrialisasi kuat terutama industrialisasi yang green,” katanya.
Peluang Lapangan Kerja Hijau
Transisi energi juga dikaitkan langsung dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Farah menyebut, percepatan ini mampu membuka peluang di sektor industri baru sekaligus menciptakan lapangan kerja hijau atau green jobs, yakni pekerjaan di sektor energi dan industri yang ramah lingkungan seperti pemasangan panel surya, manufaktur turbin angin, dan pengelolaan jaringan listrik terbarukan.
Kemenko Perekonomian mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan industri, untuk bersama mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan hingga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat dan ekonomi nasional.
Dengan alokasi fiskal jumbo dan target PLTS yang dipatok dalam hitungan tahun, realisasi di lapangan kini menjadi ukuran sesungguhnya apakah transisi energi benar-benar bisa menggerakkan ekonomi atau masih sebatas rencana di atas kertas.
Editor: Pablo Gerald
