Strategi News — Rabu (29/4), di hadapan ribuan peserta acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi di Cilacap, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat dan intelektual yang dinilainya tidak memiliki jiwa patriotisme. Pesan itu singkat, tapi tajam.
“Pilih, bela rakyatmu atau pilih mengabdi ke yang lain. Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik. Sepintar apapun kau, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya, carilah orang lain,” kata Prabowo dalam sambutannya.
Prabowo Klaim 60 Juta Orang Terima MBG Lima Kali Seminggu
Masih dalam forum yang sama di Cilacap, Prabowo juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut banyak negara kini datang belajar ke Indonesia karena pemerintah diklaim mampu menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat setiap pekan.
Baca Juga:
“Banyak negara, sekarang belajar MBG ke kita. Karena, dimana ada negara, bisa memberi makan lebih 60 juta orang, lima kali seminggu? Dari ibu hamil hingga lansia yang tidak berdaya, kita antar makanannya,” ujar Prabowo.
Yusril Usulkan Ambang Batas Parlemen Mengacu pada 13 Komisi DPR
Dari Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan formula baru untuk ambang batas parlemen. Ia menyarankan agar jumlah komisi di DPR RI dijadikan patokan bagi partai politik untuk bisa menempatkan wakilnya di parlemen dan membentuk fraksi.
Dengan 13 komisi yang kini beroperasi di DPR RI, setiap partai peserta pemilu legislatif minimal harus meraih 13 kursi untuk bisa masuk parlemen. Yusril menyampaikan usul ini usai menghadiri acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD di Jakarta.
“Misalnya, yang dijadikan acuan adalah sebenarnya berapa komisi yang ada di DPR. Nah itu kan sekarang diatur dalam tata tertib, seyogyanya diatur dalam Undang-Undang,” kata Yusril.
DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas ‘Taksi Hijau’ Usai Kecelakaan Kereta di Bekasi
Rentetan kejadian di hari yang sama juga mencakup desakan dari Senayan. Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan Green SM, yang dikenal publik sebagai “taksi hijau”, menyusul kecelakaan kereta api di Bekasi, Jawa Barat, yang menewaskan belasan orang.
Kawendra menduga kendaraan taksi tersebut menjadi pemicu awal rangkaian kecelakaan beruntun itu. Ia mengingatkan bahwa perjalanan panjang transformasi layanan kereta api tidak seharusnya hancur akibat kelalaian pihak di luar operator kereta.
“Ini bukan sekadar insiden tunggal, sudah beberapa kali terhenti di perlintasan kereta api,” tegasnya.
Berbagai pernyataan dari pemerintah dan DPR pada Rabu (29/4) itu mencerminkan dua sisi dinamika politik nasional: tekanan dari atas soal loyalitas birokrasi, dan tekanan dari bawah soal akuntabilitas keselamatan publik. Publik kini menunggu respons konkret pemerintah atas desakan penindakan taksi hijau, sekaligus melihat sejauh mana ultimatum Prabowo berdampak pada perombakan di lingkaran birokrasi.
Editor: Nunung Septiana
