Strategi News — Tepung terigu, pakaian jadi, hingga jasa kesehatan pemerintah — 185 sektor produksi Indonesia berpotensi mengalami kenaikan harga secara bersamaan. Pemicunya bukan satu faktor tunggal, melainkan kombinasi tekanan nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS dan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang menghambat perdagangan global.
Peringatan itu disampaikan Research Associate Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Prof Sahara, yang juga menjabat Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi IPB, dalam acara Quarterly Economic Review pada Rabu (29/4/2026). Sahara memaparkan bahwa sektor-sektor yang paling rentan adalah yang selama ini bergantung tinggi pada bahan baku impor dan energi.
Tepung Terigu hingga Plastik: Ketergantungan Impor di Atas 55 Persen
Sahara merinci bahwa industri tepung terigu, pati, dan produk pati mencatat import intensity tertinggi, melampaui angka 55 persen. Artinya, lebih dari separuh bahan baku produksi berasal dari luar negeri. Ketika rupiah melemah, biaya pengadaan bahan baku itu otomatis membengkak, dan beban itu pada akhirnya bergeser ke harga jual produk yang dibeli konsumen sehari-hari.
Baca Juga:
Di bawahnya, minuman beralkohol serta alat ukur, fotografi, optik, jam, dan perhiasan mencatat ketergantungan impor di atas 25 persen. Barang-barang logam, plastik, karet, serat buatan, cat dan tinta cetak, hingga alat kedokteran berada di kisaran di atas 15 persen.
“Hasil perhitungan kami terhadap import intensity pada 185 sektor di tabel input output Indonesia menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat sejumlah sektor dengan ketergantungan impor tinggi, di antaranya kalau kita lihat industri tepung terigu, industri alat ukur, fotografi, perhiasan, barang logam, termasuk sektor plastik yang kenaikan harganya sudah kita rasakan bersama,” papar Sahara.
Bangunan dan Makanan Berpotensi Naik Lebih dari 3 Persen
Dari sisi besaran kenaikan harga, sektor bangunan menduduki posisi teratas dengan potensi kenaikan sekitar 3,56 persen. Komponen seperti besi-baja, semen, alat berat, dan perangkat mekanikal-elektrikal yang banyak dipasok dari luar negeri menjadi penyebab utama. Bagi warga yang sedang membangun atau merenovasi rumah, angka ini bisa berarti biaya konstruksi yang jauh lebih mahal dari perkiraan awal.
Sektor penyediaan makan dan minuman menyusul dengan potensi kenaikan 3,46 persen, didorong oleh bahan baku pangan olahan seperti gandum, kedelai, dan gula yang masih sangat bergantung pada impor, ditambah biaya distribusi yang ikut terkerek naik seiring penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Pakaian jadi diperkirakan naik 3,34 persen. Besi dan baja dasar 2,59 persen. Perdagangan mobil dan sepeda motor 2,31 persen. Kenaikan harga ini berpotensi langsung dirasakan konsumen mulai dari pembelian baju baru hingga cicilan kendaraan bermotor.
Efek Selat Hormuz Ikut Mendorong Harga BBM Nonsubsidi
Sahara juga menyebut konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Selat Hormuz sebagai salah satu faktor penekan harga energi global. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab, dan menjadi rute utama distribusi minyak mentah dunia. Gangguan di jalur itu langsung mendorong harga minyak naik, yang pada gilirannya ikut mempengaruhi harga BBM nonsubsidi di dalam negeri.
Efek domino dari kenaikan BBM nonsubsidi turut menyentuh sektor benang (naik 2,1 persen), listrik (1,91 persen), barang-barang plastik (1,68 persen), tekstil (1,67 persen), elektronik dan komunikasi (1,65 persen), angkutan rel (1,71 persen), hingga jasa kesehatan pemerintah (2,02 persen). Bahkan sepeda motor diperkirakan ikut terpengaruh dengan potensi kenaikan harga 1,56 persen.
“Kombinasi dari kenaikan harga energi, penyesuaian harga BBM nonsubsidi, dan depresiasi nilai tukar rupiah tersebut berdasarkan perhitungan kami akan mendorong kenaikan harga 185 sektor di Indonesia dengan dampak paling besar dirasakan sektor-sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap input impor dan energi,” kata Sahara.
CORE Indonesia mendesak pemerintah segera mengantisipasi tekanan ini sebelum kenaikan harga menjalar lebih luas ke tingkat konsumen. Sejauh mana pemerintah merespons rekomendasi tersebut, dan apakah ada kebijakan penyangga harga yang disiapkan, menjadi pertanyaan yang kini ditunggu publik.
Editor: Pablo Gerald
