Strategi News — Investasi kendaraan listrik di sektor pertambangan Indonesia masih terbentur satu masalah mendasar: pajak impor EV yang tinggi membuat kalkulasi bisnis kontraktor tambang belum menguntungkan. Tanpa kepastian regulasi dan dukungan pemerintah, transisi dari kendaraan berbahan bakar konvensional ke electric vehicle (EV) sulit bergerak cepat.
Persoalan ini mengemuka dalam forum EV Transition in Mining Industry Outlook 2026 yang digelar CNBC Indonesia dengan tema “The Future of EV’s in Mining Industry: Between Efficiency and High Investment“. Forum tersebut mempertemukan asosiasi industri tambang, perwakilan pemerintah, hingga pelaku usaha jasa pertambangan untuk membahas peluang sekaligus hambatan adopsi EV di sektor ini.
Kontraktor Tambang Hitung Untung Rugi EV
Wakil Ketua Umum I Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Ahmad Kharis, menegaskan bahwa keputusan kontraktor beralih ke EV sangat bergantung pada hitungan investasi. “Sangat erat kaitannya dengan investasi kontraktor tambang,” ujarnya. Artinya, selama pajak impor EV masih tinggi dan kepastian konsesi tambang belum terjamin, kontraktor tidak punya insentif cukup untuk mengganti armada mereka.
Baca Juga:
Kondisi ini bukan tanpa alasan. Armada kendaraan tambang seperti truk angkut dan hauler beroperasi di medan berat dengan intensitas tinggi, jauh dari jaringan listrik perkotaan. Biaya pengadaan awal yang besar, ditambah beban pajak impor, membuat periode balik modal menjadi sangat panjang bagi kontraktor skala menengah.
Batu Bara dan Nikel: Tantangan yang Berbeda
Di subsektor batu bara, tekanan datang dari pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani, menyebut elektrifikasi sebagai kebijakan yang relevan di tengah gejolak geopolitik global dan kenaikan harga minyak, namun pangkasan RKAB membuat ruang investasi untuk EV di tambang batu bara makin sempit.
Situasi berbeda dihadapi tambang nikel. Dewan Pengawas Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Djoko Widajatno, menyoroti dua hambatan utama: infrastruktur energi yang terbatas dan akses jalan yang belum memadai di lokasi tambang. Di atas itu, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan EV juga disebut sebagai tantangan yang harus ditangani serius.
Uji Coba Truk dan Bus Tambang Sudah Berjalan
Terlepas dari berbagai hambatan, sejumlah tambang sudah memulai uji coba penggunaan truk, bus, hingga lori pengangkut mineral berbasis EV. Raden Sukhyar dari Dewan Pengawas Indonesia Mining Association (IMA) memastikan komitmen sektor tambang dalam pemanfaatan kendaraan listrik tetap berjalan.
EV menawarkan dua keuntungan nyata bagi operasi tambang: penghematan bahan bakar minyak dan penurunan emisi karbon. PT Gaya Makmur Tractors bahkan sudah menyiapkan truk kelas 110 berbasis EV untuk pasar tambang, sebagaimana disampaikan Product Support Director Surateman dalam forum tersebut.
Kemenperin Siapkan Regulasi Konversi ICE ke EV
Dari sisi pemerintah, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memposisikan diri sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam proses konversi kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) ke EV di sektor pertambangan. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kemenperin, Solehan, menyebut pertambangan sebagai sektor strategis dalam mendorong ekonomi nasional sekaligus pengembangan ekosistem EV.
Kementerian Lingkungan Hidup turut terlibat. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLH/BPLH, Widhi Handoyo, menyatakan pihaknya memastikan proses transisi energi di sektor pertambangan tidak mengabaikan fungsi lingkungan dan ekosistem.
Dengan uji coba yang sudah berjalan di lapangan dan dukungan regulasi yang mulai dibentuk, transisi EV di pertambangan Indonesia punya pondasi awal. Yang masih ditunggu pelaku industri adalah kepastian kebijakan pajak impor dan jaminan konsesi tambang jangka panjang, dua faktor yang akan menentukan seberapa cepat armada EV benar-benar mengisi lokasi tambang di seluruh nusantara.
Editor: Ilham Maulana
