Strategi News — Lima agenda sekaligus dibahas Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang ia pimpin di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/5) malam. Rapat bersama jajaran Kabinet Merah Putih itu mencakup isu pendidikan, perlindungan tenaga kerja, peran perguruan tinggi, keamanan, hingga pertahanan negara.
Informasi rapat tersebut pertama kali muncul melalui unggahan akun Instagram resmi @presidenrepublikindonesia pada Minggu. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kemudian memperjelas lewat akun resmi sekretariat.kabinet bahwa pertemuan berlangsung dari sore hingga malam hari.
Perlindungan Buruh dan Peran Kampus Jadi Sorotan Utama
Teddy menyebut ratas di Hambalang secara khusus menyoroti perlindungan tenaga kerja dan optimalisasi peran perguruan tinggi. Prabowo disebut ingin menghadirkan kebijakan yang “melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.”
Baca Juga:
Rapat ini berlangsung bertepatan dengan suasana Hari Buruh Internasional. Di Jakarta, Wakil Gubernur DKI Rano Karno hadir dalam Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 PDIP bertema “Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari” di GOR Otista, Jakarta Timur. Rano menekankan pentingnya sinergi tiga pihak dalam menghadapi gejolak ekonomi global.
“Saya berharap sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah terus diperkuat. Di tengah tantangan global, kolaborasi adalah kunci agar kita tetap tangguh dan mampu melangkah maju,” kata Rano.
MPR: Komitmen Prabowo Harus Diikuti Peningkatan Kapasitas Buruh
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai komitmen Presiden Prabowo terhadap buruh perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja. Pernyataan Eddy memperkuat narasi bahwa momentum Hari Buruh tahun ini bukan sekadar seremonial, melainkan diharapkan menghasilkan kebijakan konkret bagi kalangan pekerja.
Hasto: Ambang Batas Parlemen Perlu Dialog Lintas Partai
Di luar isu perburuhan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto turut angkat bicara soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Hasto menegaskan angka ideal untuk ambang batas tersebut harus ditentukan lewat dialog dengan seluruh partai politik, termasuk partai nonparlemen, bukan keputusan sepihak.
“Berapa angka yang ideal, itu akan dibangun melalui proses politik dan kajian-kajian, mengingat era reformasi telah menghasilkan beberapa kali pemilu sehingga preferensi rakyat terhadap partai politik seharusnya semakin solid,” ujar Hasto di Jakarta, Minggu.
Pernyataan Hasto muncul di tengah pembahasan revisi undang-undang pemilu yang masih terus bergulir di parlemen. Ambang batas parlemen adalah persentase minimum suara sah nasional yang harus diraih sebuah partai agar bisa menempatkan wakilnya di DPR.
Rangkaian pernyataan para tokoh politik dan pejabat negara pada Minggu itu menggambarkan agenda pemerintah yang padat menjelang pertengahan 2026, dengan isu kesejahteraan buruh dan arah kebijakan pendidikan sebagai dua titik panas yang paling banyak diperbincangkan publik pekan ini.
Editor: Pablo Gerald
