Strategi News — Sebanyak 123 juta liter air bersih sudah disiapkan untuk menghadapi ancaman kekeringan di Jawa Tengah pada 2026. Stok tersebut mencakup cadangan dari pemerintah provinsi maupun seluruh kabupaten/kota yang terdampak.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengungkapkan angka itu dalam rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (4/5/2026). Pihaknya sudah memetakan 18 kabupaten/kota yang diperkirakan paling rentan terdampak kekeringan ketika musim kemarau tiba.
“Tahun 2026 ini hasil koordinasi kami dengan BPBD kabupaten/kota, sudah disiapkan 123 juta liter air. Ada 18 kabupaten/kota yang diperkirakan akan terdampak. Sudah siap untuk didistribusikan,” kata Bergas.
Baca Juga:
Pulau Jawa Diprediksi Masuk Kemarau Juni 2026
Hujan masih mengguyur sebagian wilayah Jawa Tengah saat ini. Namun Bergas memperkirakan, khusus Pulau Jawa akan mulai memasuki musim kemarau pada Juni mendatang.
Dibanding tahun sebelumnya, volume cadangan air yang disiapkan melonjak lebih dari dua kali lipat. Pada 2024, BPBD Jawa Tengah bersama kabupaten/kota hanya mampu mendistribusikan 54 juta liter air sepanjang musim kemarau.
“Peristiwa di tahun 2026 ini diperkirakan hampir sama seperti di tahun 2024. Di mana pada tahun 2024, BPBD provinsi maupun kabupaten/kota sudah bisa mendistribusikan 54 juta liter air,” jelas Bergas.
Kenaikan Harga BBM Pengaruhi Biaya Distribusi
Pemetaan jalur distribusi dan ketersediaan alat pengiriman sudah rampung. Yang masih dikaji adalah hitungan biaya distribusi, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang ikut mendongkrak ongkos operasional.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan koordinasi dengan kabupaten/kota terus berjalan. Ia juga berencana melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dampak kekeringan bisa ditekan lebih jauh.
“Nanti kita koordinasikan lagi, termasuk dengan beberapa BUMD juga kita kondisikan. Ini untuk membantu agar dampak kekeringan bisa dikurangi. Tidak hanya soal kebutuhan air bersih dan air baku, tetapi juga dampaknya pada swasembada pangan,” ujar Ahmad Luthfi.
Pernyataan gubernur menunjukkan bahwa ancaman kekeringan tidak hanya soal pasokan air minum bagi warga. Sektor pertanian ikut menjadi perhatian, mengingat kemarau panjang berpotensi mengganggu produksi pangan di salah satu provinsi lumbung beras nasional itu.
Dengan persiapan yang sudah dimulai jauh sebelum puncak kemarau, warga di 18 daerah rawan kini menunggu kepastian jadwal distribusi dan mekanisme penyaluran air ke tingkat desa yang selama musim kering kerap kesulitan mendapat pasokan.
Editor: Nunung Septiana
