Strategi News — Lebih dari 14 juta petani Indonesia berpotensi terdampak kenaikan harga pupuk akibat gejolak geopolitik global yang mengguncang rantai pasok bahan baku pertanian dunia. Pemerintah kini bergerak cepat untuk memastikan harga di tingkat petani tidak ikut melonjak.
Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Kementerian Pertanian, Yustina Retno Widiati, menjelaskan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah telah memicu hambatan logistik global setelah Selat Hormuz ditutup. Akibatnya, harga pupuk dan bahan bakunya di pasar internasional terkerek naik. Indonesia, kata dia, sangat rentan terhadap gejolak ini.
“Gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Apalagi bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (Kalium) tidak tersedia di Indonesia, sehingga sangat bergantung pada pasar internasional,” kata Yustina dalam webinar bertema “Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk Nasional”, Selasa.
Baca Juga:
HET Pupuk Subsidi Dikunci, Pembayaran Subsidi Dipercepat
Sebagai respons, pemerintah menerapkan sejumlah langkah mitigasi. Pertama, pembayaran subsidi pupuk dipercepat agar Pupuk Indonesia bisa membeli bahan baku sebelum harga di pasar global naik lebih tinggi. Kedua, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dipastikan tidak berubah untuk menjaga daya beli petani.
Pemerintah juga menyiapkan opsi pengajuan tambahan anggaran subsidi apabila kebutuhan meningkat di luar proyeksi awal. Di sisi produksi, petani didorong beralih ke pupuk organik, baik yang bersubsidi maupun yang diproduksi secara mandiri dari bahan baku lokal.
“Penggunaan pupuk organik, baik bersubsidi maupun mandiri dari bahan lokal, menjadi salah satu solusi strategis menghadapi ketidakpastian global,” ujar Yustina.
14,45 Juta NIK Terdaftar di Sistem e-RDKK per Januari 2026
Data per Januari 2026 menunjukkan, sebanyak 14,45 juta NIK petani telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui sistem e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), sebuah sistem pendataan kebutuhan pupuk berbasis digital. Untuk sektor perikanan, tercatat 101.678 NIK terdaftar melalui sistem e-RPSP.
Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 difokuskan pada dua sektor: pertanian dan perikanan. Dalam sektor pertanian, ada 10 komoditas prioritas yang meliputi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), dan perkebunan rakyat (kopi, tebu, kakao).
Distribusi Lewat Distributor hingga Koperasi, Cukup Tunjukkan KTP
Dari sisi distribusi, Pupuk Indonesia bertanggung jawab atas seluruh rantai penyaluran, mulai dari produksi hingga pengiriman ke titik serah. Pupuk kemudian mengalir melalui distributor, pengecer resmi, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan koperasi.
Petani yang ingin menebus pupuk bersubsidi cukup datang ke kios resmi dengan membawa KTP dan Kartu Tani. “Kini petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani sesuai ketentuan,” kata Yustina.
Musim tanam yang terus berjalan membuat kepastian pasokan pupuk menjadi faktor krusial bagi jutaan petani, khususnya yang mengandalkan komoditas pangan utama seperti padi dan jagung. Efektivitas langkah mitigasi pemerintah akan diuji seiring perkembangan konflik di Timur Tengah yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Editor: Ilham Maulana
