Strategi News — Ratusan kilometer jalan rusak di Ponorogo kini resmi masuk dalam daftar prioritas perbaikan setelah DPRD setempat memasukkannya sebagai catatan utama dalam evaluasi kinerja bupati. Total panjang jalan yang kondisinya mengkhawatirkan mencapai 146,79 kilometer, dan dewan mendesak pemerintah daerah segera mempercepat perbaikan disertai peningkatan anggaran.
Desakan itu muncul dalam rapat paripurna DPRD Ponorogo, Senin (27/4/2026), dengan agenda tunggal: penyampaian rekomendasi dan catatan strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo Tahun Anggaran 2025. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno itu menghasilkan 16 rekomendasi yang mencakup berbagai sektor, dari infrastruktur hingga kesejahteraan sosial.
Jalan Rusak 146,79 Km Masuk Rekomendasi Mendesak
Infrastruktur jalan menjadi sorotan terbesar. Dwi Agus Prayitno, yang akrab disapa Kang Wi, menyatakan kondisi ini butuh respons konkret dari eksekutif. “Perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan anggaran perbaikan jalan,” tegasnya di hadapan peserta rapat paripurna.
Baca Juga:
Di luar infrastruktur jalan, dewan juga mendorong pengelolaan sampah berbasis teknologi. Penguatan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) menjadi salah satu prioritas, bersamaan dengan rencana pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mrican Baru yang dirancang menggunakan sistem sanitary landfill, yakni metode pengelolaan sampah modern dengan cara menutup tumpukan sampah dengan lapisan tanah secara berkala untuk meminimalkan dampak lingkungan.
Pendidikan, Stunting, dan Tunggakan BPJS Ikut Disorot
Sektor pendidikan mendapat perhatian tersendiri. DPRD menilai perlu ada penguatan platform pendidikan digital, penataan guru honorer, serta perhatian khusus terhadap insentif guru ngaji dan tenaga pendidik nonformal yang selama ini kerap luput dari kebijakan anggaran.
Di bidang kesehatan, dewan meminta percepatan pelayanan, penurunan angka stunting, dan penyelesaian tunggakan BPJS secara bertahap. “Sektor kesehatan, perlu percepatan pelayanan, penurunan angka stunting, serta penyelesaian tunggakan BPJS secara bertahap dan terencana,” kata Kang Wi.
Soal kesejahteraan sosial, dewan meminta program penanggulangan kemiskinan dijalankan berbasis data yang valid. Validasi penerima bantuan sosial juga dinilai mendesak agar tidak salah sasaran. “Program-program bantuan sosial harus lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Plt Bupati Janji Tindak Lanjuti Seluruh Rekomendasi
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyambut 16 rekomendasi itu sebagai bagian dari mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif. Keduanya, kata dia, adalah mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Seluruh masukan akan kami tindak lanjuti sebagai bahan perbaikan kinerja ke depan,” ujar Lisdyarita, yang tercatat sebagai bupati perempuan pertama di Ponorogo. Ia juga menyebut bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sekaligus memberi gambaran tentang capaian kinerja, permasalahan, dan solusi yang telah ditempuh selama satu tahun anggaran berjalan.
Kang Wi menambahkan bahwa DPRD membentuk panitia khusus untuk membahas LKPJ ini secara menyeluruh. “Kami sengaja membentuk panitia khusus yang telah bekerja secara menyeluruh, mendalam, dan objektif dalam membahas pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 ini,” ungkapnya. Seluruh rekomendasi panitia khusus itu kini resmi menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Ponorogo dalam menyusun program tahun-tahun berikutnya.
Editor: Sela Rahmawati
