Strategi News — Senin (4/5), Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto ke Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan itu bukan sekadar audiensi rutin. Prabowo menyampaikan pesan langsung: perguruan tinggi harus turun tangan membantu pemerintah daerah menyelesaikan masalah-masalah nyata di lapangan.
Brian menyampaikan isi pertemuan tersebut kepada wartawan seusai keluar dari Istana. Presiden, kata Brian, secara khusus menanyakan sejauh mana kampus-kampus di Indonesia sudah terlibat dalam urusan pembangunan daerah, mulai dari pengelolaan sampah hingga penataan lingkungan.
Kampus Diminta Tak Hanya Mengajar di Dalam Kelas
Dorongan Prabowo ini mencerminkan keinginan pemerintah pusat agar institusi pendidikan tinggi tidak berjarak dari persoalan konkret masyarakat. Perguruan tinggi dinilai punya sumber daya riset dan tenaga ahli yang bisa langsung dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten dan kota yang kerap kekurangan kapasitas teknis dalam merancang solusi pembangunan.
Baca Juga:
Masalah sampah menjadi salah satu contoh yang disebut dalam pertemuan itu. Banyak daerah di Indonesia masih bergulat dengan pengelolaan sampah yang belum memadai, dari keterbatasan infrastruktur hingga minimnya sistem daur ulang. Kampus dengan laboratorium dan pakar teknologi lingkungan dinilai bisa mengisi celah tersebut.
Penataan Lingkungan Jadi Prioritas yang Disebut Presiden
Penataan lingkungan turut masuk dalam daftar persoalan yang Prabowo singgung. Ini mencakup ruang terbuka hijau, kualitas udara, hingga kawasan permukiman yang rawan bencana. Selama ini, banyak program penataan lingkungan di tingkat daerah berjalan tanpa kajian ilmiah yang kuat, sehingga hasilnya tidak bertahan lama.
Kehadiran kampus sebagai mitra daerah diharapkan mengubah pola itu. Riset terapan dari perguruan tinggi bisa langsung diterjemahkan menjadi kebijakan atau program yang lebih berbasis data.
Brian Yuliarto belum merinci langkah teknis apa yang akan diambil Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menindaklanjuti arahan presiden tersebut. Publik masih menunggu apakah akan ada program formal yang mengikat kampus dengan agenda pembangunan pemda, atau cukup berupa imbauan dan fasilitasi dari kementerian.
Editor: Pablo Gerald
