Strategi News — Isu guru non-ASN bakal dirumahkan massal pada 2027 dibantah langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kementerian memastikan guru non-ASN di sekolah yang dikelola pemerintah daerah tetap mengajar dan masih berpeluang diangkat menjadi ASN.
Klarifikasi ini muncul setelah informasi soal rencana perumahan guru non-ASN beredar dan memicu kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik honorer di berbagai daerah.
Guru Non-ASN Disebut Bagian Penting Sistem Pendidikan
Kemendikdasmen menegaskan guru non-ASN bukan sekadar pelengkap. Mereka disebut sebagai bagian penting dalam ekosistem pendidikan nasional, khususnya di sekolah-sekolah yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah (pemda).
Baca Juga:
Dengan posisi itu, kementerian menegaskan tidak ada rencana untuk menghentikan peran guru non-ASN dalam waktu dekat.
Peluang Menjadi ASN Masih Terbuka
Selain memastikan keberlangsungan tugas mengajar, Kemendikdasmen juga membuka kemungkinan jalur pengangkatan bagi guru non-ASN untuk menjadi aparatur sipil negara. Proses ini menjadi salah satu opsi yang terus diupayakan pemerintah untuk memperbaiki status dan kesejahteraan tenaga pendidik honorer.
Guru non-ASN sendiri selama ini menjadi tulang punggung operasional banyak sekolah negeri di daerah, terutama di wilayah yang kekurangan guru berstatus PNS atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Tanpa kehadiran mereka, sejumlah sekolah dipastikan kekurangan tenaga pengajar untuk memenuhi jam belajar siswa.
Nasib guru honorer sudah lama menjadi persoalan yang belum tuntas. Ribuan dari mereka mengajar bertahun-tahun dengan penghasilan jauh di bawah guru berstatus ASN, menggantungkan harapan pada program pemerintah seperti seleksi PPPK yang dibuka secara berkala.
Respons Kemendikdasmen ini diharapkan dapat meredam keresahan yang muncul di lapangan, sekaligus memberikan kepastian kepada ratusan ribu guru non-ASN yang selama ini mengabdi tanpa status kepegawaian yang jelas.
Editor: Pablo Gerald
