Strategi News — Pemerintah memastikan produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, sekaligus menegaskan tidak ada impor beras maupun jagung pakan sepanjang 2025 hingga 2026. Kepastian ini disampaikan dalam kuliah umum bertema Kebijakan Prioritas Pemerintah di Bidang Pangan di Universitas Riau.
“Sejumlah program prioritas terus dipercepat, meliputi Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, pengolahan sampah menjadi energi, pengembangan kampung nelayan dan bioflok, pengendalian alih fungsi lahan, serta pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air,” kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Jumat (1/5/2026).
Hanif: Tata Kelola dan Akses Pangan Masih Jadi Tantangan
Hanif hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk menyampaikan arah kebijakan pangan pemerintah kepada civitas akademika Universitas Riau. Dalam paparannya, ia menggarisbawahi tiga pilar transformasi sektor pangan yang sedang didorong pemerintah: penguatan regulasi, peningkatan produksi, dan efisiensi tata kelola.
Baca Juga:
Ia mengakui masih ada pekerjaan rumah yang belum tuntas. Tata kelola distribusi pangan dan keterbatasan akses di sejumlah daerah disebut sebagai dua hambatan utama yang perlu segera ditangani.
Optimalisasi lahan sawah menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mendongkrak produksi beras. Perluasan program-program berbasis lahan juga terus digenjot sebagai upaya memperkuat nilai ekonomi petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Integritas Pengelolaan Anggaran Jadi Soal Serius
Hanif secara khusus menekankan pentingnya tata kelola yang bersih dalam menjalankan seluruh program pangan pemerintah. Ia meminta agar program-program berbasis pemberdayaan yang menggunakan anggaran negara dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas dan meminimalkan potensi pelanggaran.
Pesan ini relevan mengingat sejumlah program prioritas yang disebut Hanif, seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, melibatkan anggaran negara dalam skala besar dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat di tingkat desa. Pemerintah ingin memastikan pelaksanaannya berjalan dalam kerangka demokrasi yang akuntabel.
Program swasembada pangan yang mencakup integrasi ketahanan pangan, energi, dan air dalam satu kawasan terpadu turut masuk dalam daftar prioritas yang percepatan implementasinya terus dipantau dari pusat.
Editor: Pablo Gerald
