Strategi News — Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa pembangunan peradaban HAM di Indonesia harus berjalan seiring dengan agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan titik berat pada perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM demi mewujudkan keadilan sosial serta kesetaraan di hadapan hukum.
“Arah tersebut penting untuk memastikan nilai-nilai kemanusiaan hadir dalam setiap kebijakan pembangunan,” kata Natalius Pigai dalam pernyataannya yang dikutip Antara.
HAM Sebagai Fondasi, Bukan Pelengkap Kebijakan
Pernyataan Pigai bukan sekadar retorika. Asta Cita adalah delapan agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencakup ketahanan pangan, energi, pembangunan sumber daya manusia, hingga pemerataan ekonomi. Pigai menekankan bahwa agenda-agenda tersebut tidak boleh berjalan tanpa mempertimbangkan dimensi hak asasi manusia di setiap tahapannya.
Baca Juga:
Penegakan HAM di Indonesia kerap diuji dalam konteks pembangunan infrastruktur dan investasi besar, di mana konflik agraria dan penggusuran paksa masih menjadi persoalan berulang. Pigai tampaknya ingin menempatkan kementeriannya sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan kebijakan, bukan hanya sebagai lembaga yang bereaksi setelah pelanggaran terjadi.
Keadilan Sosial dan Kesetaraan di Depan Hukum Jadi Target
Dua target yang disebut Pigai, yaitu keadilan sosial dan kesetaraan di hadapan hukum, mencerminkan dua celah yang selama ini paling sering dikritik oleh lembaga pemantau HAM baik domestik maupun internasional. Ketimpangan akses terhadap keadilan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, serta antara warga biasa dan pelaku dengan kuasa, masih tercatat sebagai tantangan sistemik.
Dengan memasukkan agenda HAM ke dalam kerangka Asta Cita, Kementerian HAM berupaya agar perlindungan hak warga negara tidak hanya tercantum dalam dokumen kebijakan, tetapi benar-benar terintegrasi dalam pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
Publik kini menanti langkah konkret kementerian dalam menerjemahkan pernyataan tersebut ke dalam mekanisme pengawasan kebijakan yang nyata dan terukur.
Editor: Sela Rahmawati
