Strategi News — Lebih dari 22 ribu anak di Jakarta Utara tidak mengenyam bangku sekolah. Angka itu baru mencakup satu wilayah kota administrasi, sementara Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan Rp253,6 miliar untuk menggratiskan 103 sekolah swasta di seluruh ibu kota. Bagi sebagian anggota DPRD DKI, dana sebesar itu masih jauh dari memadai.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyatakan anggaran pendidikan Jakarta perlu diperbesar secara signifikan. “Menurut saya, anggaran untuk sekolah gratis di DKI itu masih sangat kecil, tidak bisa menyelesaikan persoalan anak putus sekolah,” kata Jhonny saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ribuan Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah
Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dikutip Ketua Tim Kerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta Heni Mulyani menyebut jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Jakarta Utara menembus angka lebih dari 22 ribu anak. Jumlah itu hanya dari satu dari lima wilayah kota administrasi di ibu kota.
Baca Juga:
Jhonny menilai akar masalahnya tidak tunggal. Bukan sekadar soal uang, katanya, tapi juga menyangkut pola pikir keluarga. Masih banyak orang tua yang belum menempatkan pendidikan sebagai prioritas. “Betul-betul, Pemprov harus proaktif jemput bola ke masyarakat. Disdik DKI Jakarta juga harus melakukan sosialisasi kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang penting,” ujar Jhonny.
103 Sekolah Swasta Masuk Program Gratis, Tapi Dinilai Belum Cukup
Pemprov DKI Jakarta resmi mengucurkan anggaran Rp253,6 miliar untuk program sekolah swasta gratis yang menjangkau 103 sekolah di lima wilayah kota. Program ini mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merinci, 40 sekolah swasta penerima lanjutan mendapat pendanaan penuh selama 12 bulan, dari Januari hingga Desember 2026. Sebanyak 63 sekolah swasta sebagai penerima baru hanya mendapat pendanaan enam bulan, yakni Juli hingga Desember 2026. Cakupan program meliputi jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).
“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis,” kata Pramono.
Pemprov juga memastikan program lain tetap berjalan, termasuk Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan program pemutihan ijazah.
Jhonny Dorong Penambahan Sekolah Gratis dan Sosialisasi Aktif
Jhonny mendorong Pemprov DKI menambah jumlah sekolah gratis, bukan hanya mempertahankan 103 sekolah yang sudah ada. Menurutnya, Dinas Pendidikan perlu turun langsung ke masyarakat, tidak hanya menunggu orang tua mendaftarkan anak mereka.
Ia menekankan anggaran pendidikan harus masuk daftar prioritas dalam perencanaan fiskal DKI ke depan. Tanpa tambahan alokasi dan pendekatan yang lebih aktif ke komunitas, angka 22 ribu anak tak sekolah di Jakarta Utara saja belum tentu bisa ditekan.
Di luar program sekolah swasta gratis, Pemprov DKI mencatat sebanyak 77 anak telantar di Jakarta sudah kembali melanjutkan pendidikan melalui Sekolah Rakyat. Namun, skala masalah anak tidak sekolah di ibu kota masih jauh lebih besar dari yang bisa dijangkau program-program yang berjalan saat ini.
Editor: Sela Rahmawati
