Strategi News — 3% dan 60% — dua angka itulah yang dibawa Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, ke hadapan lembaga pemeringkat kredit dan para investor internasional di Washington DC, pekan lalu. Dalam pertemuan yang digelar di sela-sela IMF-World Bank Spring Meetings 2026, Misbakhun menegaskan bahwa program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak akan mengganggu keseimbangan fiskal negara selama defisit dijaga di batas 3% dan rasio utang tidak melampaui 60% Produk Domestik Bruto (PDB).
Rangkaian Pertemuan IMF-World Bank 13-18 April 2026 di Washington DC
Delegasi pemerintah Indonesia menghadiri IMF-World Bank Spring Meetings 2026 pada 13 hingga 18 April 2026. Misbakhun hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, lembaga yang membidangi keuangan negara dan perbankan. Pertemuan itu dirancang untuk memperkuat kepercayaan dunia internasional terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan.
Kepada para investor dan lembaga rating, Misbakhun menyampaikan komitmen pemerintah mempertahankan aturan fiskal yang berlaku. Dua indikator utama yang disampaikan adalah batas defisit 3% dari PDB dan rasio utang yang tidak boleh menembus angka 60% dari PDB. Kedua batasan itu merupakan amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang mengikat pemerintah dalam menyusun postur APBN setiap tahunnya.
Baca Juga:
BBM Subsidi Tidak Naik, MBG dan Koperasi Merah Putih Tetap Jalan
Salah satu pesan yang dibawa ke forum internasional itu adalah keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Misbakhun menyebut keputusan itu diambil demi menjaga inflasi, melindungi daya beli masyarakat kelas bawah, dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah memastikan daya tahan fiskal dalam menjalankan program prioritas mulai dari MBG hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Misbakhun, seperti dikutip dari tayangan Power Lunch CNBC Indonesia, Senin (27/4/2026).
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda andalan pemerintahan Prabowo Subianto yang membutuhkan anggaran besar dan berkelanjutan. Pertanyaan soal dari mana sumber pembiayaannya kerap muncul dari kalangan ekonom dan investor asing. Kehadiran Misbakhun di Washington DC sebagian besar untuk menjawab kekhawatiran tersebut secara langsung.
Subsidi BBM Didorong Lebih Tepat Sasaran
Misbakhun juga menyinggung agenda reformasi subsidi. Pemerintah mendorong agar subsidi BBM lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan, bukan terserap oleh konsumen mampu. Skema subsidi yang lebih tertarget dinilai bisa memaksimalkan dampak terhadap perekonomian masyarakat bawah tanpa membebani ruang fiskal secara berlebihan.
Pertemuan dengan lembaga rating dan investor di sela forum IMF-World Bank menjadi bagian dari upaya diplomasi ekonomi yang rutin dilakukan Indonesia. Kepercayaan lembaga pemeringkat seperti Moody’s, S&P, dan Fitch terhadap fundamental fiskal Indonesia berdampung langsung pada biaya pinjaman pemerintah di pasar obligasi internasional.
Penjelasan lengkap Misbakhun soal kondisi APBN dan ketahanan fiskal Indonesia disampaikan dalam program Power Lunch yang ditayangkan CNBC Indonesia pada Senin (27/4/2026). Publik kini menunggu apakah penegasan di forum internasional itu cukup meyakinkan lembaga rating untuk mempertahankan atau bahkan memperbaiki outlook kredit Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Editor: Sela Rahmawati
