Strategi News — Nol persen manfaat program jika salah sasaran. Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Deni Lubis, menilai distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini masih bermasalah karena belum menjangkau penerima yang benar-benar membutuhkan.
Deni menyebut persoalan utamanya ada pada data. Program sebesar MBG, katanya, tidak bisa berjalan efisien jika basis datanya tidak akurat dan tidak terintegrasi dengan sistem yang sudah ada.
KIP dan KIS Disebut sebagai Kunci Validasi Penerima MBG
Solusi yang ditawarkan Deni bukan sesuatu yang asing di telinga birokrasi Indonesia. Ia mendorong pemerintah memanfaatkan data Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai fondasi penyaluran MBG. Kedua instrumen itu sudah memuat identitas keluarga pra-sejahtera yang selama ini menjadi sasaran berbagai program sosial pemerintah.
Baca Juga:
KIP selama ini digunakan untuk memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap bisa mengakses pendidikan, sementara KIS menjamin layanan kesehatan bagi kelompok yang sama. Mengintegrasikan keduanya ke dalam mekanisme distribusi MBG, menurut Deni, bisa memangkas kebocoran sekaligus mempercepat identifikasi penerima yang layak.
Distribusi MBG Masih Belum Efisien di Lapangan
Kritik soal distribusi MBG bukan kali ini saja muncul. Sejak program ini bergulir, sejumlah pihak mempertanyakan apakah bantuan makanan bergizi itu benar-benar sampai ke tangan anak-anak dan keluarga yang paling rentan, atau justru tersebar merata ke kelompok yang secara ekonomi tidak memerlukannya.
Tanpa pembenahan data, celah itu akan terus ada. Pemerintah perlu bergerak cepat menyempurnakan mekanisme verifikasi penerima agar anggaran yang digelontorkan untuk program ini tidak terbuang percuma.
Editor: Sela Rahmawati
