Strategi News — Konflik agraria masuk ke ruang DPR RI pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026, ketika perwakilan gerakan reforma agraria memaparkan data kekerasan yang terjadi di lapangan sejak akhir tahun lalu. Pertemuan dengan pimpinan DPR di Jakarta, Jumat (1/5/2026), tidak hanya membahas upah dan pemutusan hubungan kerja, tetapi juga ketimpangan penguasaan tanah yang disebut berdampak langsung pada kehidupan buruh, petani, dan masyarakat adat.
“Ketika tanah dikuasai segelintir kelompok, yang terjadi adalah ketimpangan, kemiskinan, dan diskriminasi terhadap petani dan buruh,” kata Dewi Kartika dari aliansi reforma agraria di hadapan pimpinan DPR RI.
22 Petani Ditembak, 450 Orang Ditangkap dalam Lima Bulan
Dewi memaparkan angka-angka yang dikumpulkan gerakannya sejak Desember 2025 hingga April 2026. Sebanyak 22 petani dan masyarakat adat dilaporkan ditembak. Lalu 272 orang mengalami penganiayaan. Sekitar 450 orang ditangkap ketika mempertahankan lahan mereka.
Baca Juga:
“Artinya, sejak pansus dibentuk, kami masih menunggu perubahan nyata,” ujar Dewi.
Ia juga menyebut kasus penertiban kawasan hutan di Sumatra Utara sebagai contoh konkret dampak konflik lahan terhadap ketenagakerjaan. Sekitar 6.000 pekerja harian lepas disebut kehilangan sumber penghidupan setelah konsesi dihentikan. Menurut Dewi, lahan hasil penertiban semestinya tidak hanya dikembalikan ke negara, melainkan juga didistribusikan kepada masyarakat adat dan buruh yang selama ini bergantung di sana.
Program 3 Juta Rumah Diminta Diintegrasikan dengan Reforma Agraria
Persoalan hunian buruh turut diangkat dalam pertemuan itu. Banyak pekerja, khususnya di sektor industri seperti di Jambi, masih tinggal di permukiman yang jauh dari standar layak huni.
Dewi menyebut program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah seharusnya tidak berdiri sendiri sebagai skema kredit murah. Program itu perlu diintegrasikan dengan reforma agraria agar manfaatnya benar-benar sampai ke kelompok buruh dan petani yang kehilangan akses lahan.
DPR Akan Bentuk Command Center, Inventarisasi Desa di Kawasan Hutan
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui masih banyak persoalan yang belum terselesaikan di lapangan, termasuk konflik antara masyarakat dengan perusahaan maupun di kawasan hutan.
Dasco menyatakan DPR akan memperkuat Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dengan membentuk command center bersama Komisi III DPR. Tujuannya mempercepat respons terhadap konflik yang masuk.
“Kalau kita dapat informasi lebih cepat, kita bisa lakukan mitigasi,” kata Dasco.
DPR juga tengah menginventarisasi desa-desa yang berada di kawasan hutan, yang selama ini membuat warganya kehilangan akses terhadap hak dasar. Ke depan, fokus akan diarahkan pada penyelesaian konflik agraria yang bersifat komunal, termasuk sengketa antara masyarakat dengan korporasi atau antar kelompok masyarakat.
“DPR menargetkan pembahasan reforma agraria akan dipercepat pada masa sidang berikutnya, sekaligus membuka ruang dialog lanjutan dengan buruh dan masyarakat sipil,” ujar Dasco.
Pansus Reforma Agraria DPR sebelumnya dibentuk untuk menangani sengketa pertanahan yang terus bertambah di berbagai daerah, terutama kawasan yang tumpang tindih antara izin usaha, kawasan hutan negara, dan permukiman warga. Namun gerakan buruh dan agraria menilai pansus itu belum menghasilkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.
Dengan terbentuknya command center dan target percepatan pembahasan pada masa sidang berikutnya, perwakilan buruh dan petani kini menanti apakah janji dari ruang DPR itu akan berujung pada penghentian kekerasan di lapangan.
Editor: Pablo Gerald
