Strategi News — Militer Amerika Serikat kembali membombardir kapal yang diduga mengangkut narkoba di Laut Karibia pada Senin (4/5/2026), menambah dua korban jiwa baru dalam kampanye udara yang sejak awal September telah menewaskan sedikitnya 188 orang. Serangan ini makin menuai kritik karena pemerintahan Trump hingga kini belum menyodorkan bukti konkret bahwa kapal-kapal yang dihancurkan memang membawa narkoba.
“Kami menargetkan tersangka pengedar narkoba di sepanjang rute penyelundupan yang telah diketahui,” demikian pernyataan Komando Selatan AS (Southcom) yang kembali diulang setelah serangan terbaru itu. Southcom juga mengunggah video di platform X yang merekam sebuah kapal bergerak di atas air sebelum meledak dalam kobaran api besar.
188 Korban Jiwa dalam Kampanye Anti-Narkoba Trump
Kampanye penghancuran kapal ini tidak terbatas di Laut Karibia. Serangan serupa juga berlangsung di Samudra Pasifik bagian timur. Menurut laporan The Guardian yang dipublikasikan Selasa (5/5/2026), total korban tewas sudah menembus angka 188 sejak operasi ini dimulai.
Baca Juga:
Frekuensi serangan justru meningkat dalam beberapa pekan terakhir, bahkan di tengah keterlibatan militer AS dalam konflik bersenjata dengan Iran. Presiden Donald Trump menyebut situasi ini sebagai “konflik bersenjata” melawan kartel-kartel Amerika Latin, dan membenarkan serangan-serangan tersebut sebagai cara membendung arus narkoba ke AS sekaligus menekan angka kematian akibat overdosis di dalam negeri.
Operasi Berjalan Sebelum Penangkapan Maduro
Rangkaian serangan udara ini dimulai bersamaan dengan penguatan kehadiran militer AS di kawasan Amerika Latin, yang disebut sebagai yang terbesar dalam beberapa generasi. Operasi itu mendahului penggerebekan besar pada Januari lalu yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela kala itu, Nicolás Maduro. Maduro kemudian dibawa ke New York untuk menghadapi tuduhan perdagangan narkoba.
Bukti Minim, Kritik Mengalir Deras
Yang membuat operasi ini semakin diperdebatkan adalah minimnya transparansi dari pihak militer. Pemerintahan Trump belum memberikan bukti yang memadai untuk mendukung klaim bahwa setiap kapal yang diserang memang membawa muatan narkoba. Kondisi itu memicu pertanyaan serius dari berbagai pihak soal legalitas serangan rudal terhadap kapal-kapal sipil di perairan internasional.
Serangan ke kapal sipil tanpa proses hukum atau pembuktian terlebih dahulu berpotensi melanggar hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) yang mengatur hak-hak kapal di perairan bebas. Hingga kini, belum ada lembaga internasional yang secara resmi menyelidiki serangkaian serangan tersebut.
Dengan angka korban yang terus bertambah dan tekanan dari berbagai pihak yang mempersoalkan dasar hukum operasi ini, serangan di Laut Karibia dipastikan akan terus membayangi kebijakan luar negeri pemerintahan Trump dalam waktu dekat.
Editor: Pablo Gerald
