Strategi News — DPRD Kabupaten Purbalingga menyerahkan rekomendasi resmi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD, Senin (4/5/2026). Rekomendasi mencakup lima bidang prioritas, mulai dari optimalisasi pendapatan dan aset daerah hingga perbaikan tata kelola pemerintahan.
“DPRD memandang bahwa secara umum capaian kinerja pemerintah daerah sudah berjalan baik, namun tetap diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan pembangunan ke depan lebih terarah, tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Ketua DPRD Purbalingga, Bambang Irawan, saat membacakan rekomendasi dewan.
Lima Rekomendasi Resmi DPRD Purbalingga untuk Pemerintah Daerah
Bambang merinci, selain optimalisasi pendapatan dan aset daerah, DPRD juga mendorong transformasi sektor pariwisata menuju wisata berkualitas. Dua rekomendasi lain menyentuh peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan dan layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi berbasis digitalisasi dan hilirisasi pertanian.
Baca Juga:
Rekomendasi kelima berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Kelima rekomendasi itu lahir dari proses pembahasan mendalam oleh Panitia Khusus 16 DPRD sebelum ditetapkan sebagai keputusan resmi dewan. Keputusan itulah yang kemudian diserahkan kepada Bupati dalam rapat paripurna Senin siang.
Bupati Fahmi Terima Semua Rekomendasi, Janji Tindak Lanjut Serius
Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, langsung merespons tanpa catatan keberatan. Ia menyatakan seluruh rekomendasi diterima dan akan ditindaklanjuti bersama seluruh perangkat daerah.
“Pada prinsipnya, seluruh rekomendasi yang telah ditetapkan DPRD dapat kami terima, dan akan kami tindaklanjuti secara sungguh-sungguh bersama seluruh perangkat daerah,” tegas Bupati Fahmi.
Fahmi juga menyebut bahwa seluruh tahapan proses LKPj, mulai dari penyampaian, pembahasan, hingga penetapan rekomendasi, telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menilai proses ini mencerminkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Purbalingga Masuk 14 Besar Kinerja Pemda dari 415 Kabupaten se-Indonesia
Di tengah penyerahan rekomendasi, Bupati Fahmi mengungkap capaian yang diraih Purbalingga sepanjang 2025. Kabupaten ini menduduki peringkat ke-14 dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari 415 kabupaten secara nasional.
Capaian itu, menurut Fahmi, adalah hasil kerja kolektif semua pihak.
“Capaian yang telah diraih merupakan hasil kerja bersama. Ke depan, sinergi ini akan terus kita tingkatkan untuk mendorong kinerja yang lebih baik, dan pelayanan yang semakin optimal bagi masyarakat Purbalingga,” ungkapnya.
Kini perhatian tertuju pada bagaimana Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerjemahkan lima rekomendasi DPRD ke dalam program dan kebijakan konkret pada sisa tahun anggaran berjalan. Publik Purbalingga menanti langkah nyata eksekutif, terutama di sektor optimalisasi aset daerah dan digitalisasi ekonomi yang dinilai dewan masih membutuhkan perhatian lebih serius.
Editor: Sela Rahmawati
