Strategi News — Iran berencana memperkenalkan model pengelolaan baru di Selat Hormuz yang sepenuhnya mengecualikan keterlibatan Amerika Serikat. Rencana itu disampaikan langsung oleh Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, di tengah kebuntuan perundingan antara Teheran dan Washington.
Ghalibaf menegaskan Teheran tidak lagi melihat peran AS sebagai bagian dari formula pengelolaan jalur perairan strategis tersebut. Pernyataan ini muncul ketika negosiasi antara kedua negara dilaporkan mengalami jalan buntu.
Selat Hormuz: Jalur Minyak Terpenting di Dunia
Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman, dan menjadi jalur pelayaran bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak mengandalkan selat ini untuk mengekspor minyak mentah mereka ke pasar global. Siapa pun yang mengendalikan dinamika di selat ini memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas harga energi internasional.
Baca Juga:
Iran sendiri secara geografis mengapit sebagian besar sisi utara selat tersebut. Teheran sebelumnya beberapa kali mengancam menutup Selat Hormuz sebagai respons atas tekanan sanksi dari Barat, meski ancaman itu tidak pernah benar-benar dieksekusi.
Negosiasi AS-Iran Kembali Macet
Pernyataan Ghalibaf datang bukan tanpa konteks. Perundingan antara Washington dan Teheran menyangkut program nuklir Iran kembali menghadapi kebuntuan. Kedua pihak saling berseberangan soal syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kesepakatan tercapai.
AS selama ini mempertahankan kehadiran militernya di kawasan Teluk, termasuk untuk menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Rencana Iran membangun model pengelolaan baru tanpa AS bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Teheran ingin memperkuat kendali regionalnya atas jalur strategis itu, lepas dari tekanan Washington.
Belum ada respons resmi dari pemerintah Amerika Serikat terkait pernyataan Ghalibaf tersebut. Publik internasional kini menunggu apakah rencana Teheran ini akan berlanjut ke langkah konkret atau sekadar menjadi tekanan diplomatik dalam meja perundingan yang masih beku.
Editor: Pablo Gerald
